Halloween Costume ideas 2015
August 2013

Ujian berat penerapan landreform (reformasi agraria) di Indonesia adalah lemahnya kemauan politik penguasa. Itu bermula sejak era orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hingga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih mengutamakan politik pencitraan dari pada konsistensi menyelesaikan konflik agraria dari tahun ke tahun. Akibatnya, masyarakat tani yang juga dikenal masyarakat miskin menjadi korban dari kebijakan pemerintah itu.

Padahal, jika mencermati dari isi �kampanye� kedua penguasa itu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Soeharto-SBY sama-sama tidak sadar, jika suatu negara ingin adil-sejahtera perlu membangun kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu sebagai anggota masyarakat yang kelak mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Keduanya sama-sama lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur daripada membangun manusia-manusia-nya. Sehingga SDM yang muncul kemudian berkualitas rendah.
SDA yang mencakup dari hasil bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan agraria yang terdapat di dalamnya perlu dijamah tangan-tangan SDM berpengalaman untuk mengelola SDA tadi menjadi sumber pengahasilan tepat guna buat ekonomi negara. Karena negara luas dan SDA terbaik perlu memiliki SDM terampil mengembangkan apa yang dihasilkan bumi. Dan semua dari hasil agraria itu kemudian kemanfaatannya akan dikembalikan kepada negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Dengan alasan itu, reformasi agraria yang seutuhnya diharapkan para penduduk bangsa ini sangat diperlukan. Di mana reformasi agraria merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atas prakarsa atau dukungan pemerintah. Atau reformasi agraria tersebut merujuk pada peralihan sistem agraria suatu negara secara keseluruhan, yang sering kali juga meliputi reformasi pertanahan. Karena reformasi agraria mencakup kebijakan dalam penyatuan tanah, bidang kredit, penyuluhan, pelatihan, dan lain sebagainya. 
Sedikit kembali  melihat Indonesia di masa kerajaan, kala itu yang paling banyak menikmati hasil agraria adalah raja, keluarga raja dan kronikroninya. Sedangkan kepentingan rakyat tani khususnya nampak disepelekan kepentingan oleh raja. Di era penjajahan, yang paling banyak menikmati hasil agraria para penjajah dan antek-antek pemerintahan penjajah. Karena politik agraria yang ada kala itu adalah politik ganda yang tidak pernah berpihak pada kesejahteraan rakyat yang dijajahnya.
Pada masa kemerdekaan pun, politik agraria juga belum berpihak pada rakyat. Sehingga rakyat perlu bersabar selama belasan tahun mewujudkan sebuah UU sebagai jelmaan politik agraria nasional. Tepatnya 24 September 1960 keluar peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Diundangkannya UUPA itu sebagai tonggak utama dalam membangun proses hukum Reformasi Agraria Nasional di Indonesia.
Kala UUPA tersebut lahir, dalam pelaksanaanya banyak hambatan yang harus dilalui, termasuk hadangan pro-kontra substansialnya atas kecurigaan terhadap penyusupan paham komunis pada aturan itu. Dampaknya, undang-undang agraria itu berjalan singkat. Pihak yang mengklaim bahwa UUPA itu ada upaya dari pemahaman komunis di dalamnya, mereka belum paham bahwa landreform pertama kali dipopulerkan di negara Amerika Serikat, diikuti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.
Ahli Tanah dari New York, Wlf Ladeijensy, ditugaskan untuk melancarkan kebijakan pembagian tanah guna menangkal pengaruh komunisme. Namun saat diundang oleh Presiden Soekarno untuk membantu melakukan program serupa di Indonesia, Ladeijensky berpendapat program landreform ini akan gagal di Indonesia. Itu karena minimnya pemerintah yang dapat digunakan membeli tanah-tanah luas yang akan dibagikan. Selain itu, setelah kunjungannya yang pertama (1961) beliau mengatakan bahwa keadaan tanah di jawa yang langkah dan penduduk yang banyak maka ketentuan luas maksimun tidak memungkinkan tersedianya tanah yang cukup untuk dibagikan (Prof Erman Rajagukguk, SH, LLM, PhD, 1985;323).
Sejak awal pelaksanaan landreform sekitar 1961 sampai 2002 setidak-tidaknya sebanyak 840.227 hak tanah obyek landreform sudah didistribusikan kepada 1,328 juta lebih keluarga petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu adanya administrasi pertanahan yang tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan luas tanah obyek landreform yang akan dibagikan menjadi tidak tepat. Kelemahan ini sangat rawan dan membuka peluang bagi penyimpangan dan penyelewengan (Kompas,13 Mei 2002).
Walinsky pernah mengatakan bahwa reformasi agraria sebagai permasalahan yang belum selesai (Gunawan Wiradi, 2000:36). Sedangkan Bank Dunia menyimpulkan setelah mengevaluasi permasalahan reformasi agraria dengan pendekatan lima dimensi dari berbagai belahan dunia. Pertama, harga dan liberalisasi pasar, kedua, reformasi pertanahan (termasuk pengembangan pasar pertanahan), ketiga,saluran pasokan atas pengolahan hasil dan input pertanian, keempat, keuangan pedesaan,kelima, institusi pasar. Kelima dimensi ini  menjadi perhatian utama para aktivis yang mendorong terjadinya reformasi agraria di sebuah negara.
Di antaranya permasalah itu, kepastian penguasaan lahan buat para buruh tani, buruh penyewa, penghuni lahan, serta petani penyewa. Dilaksanakannya program landreform di sebuah negara untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para penggarap petani, sebagai landasan atau prasyarat guna menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Sudargo Gautama, 1990:23).
Karena itu, jika ingin wujudkan masyarakat adil dan makmur kita perlu belajar mengelola konflik agraria dari zaman ke zaman dari sejarah panjang dunia lainnya. Pengalaman sejarah dunia itu banyak mengajarkan kita bahwa ketidak-seimbangan pemilikan tanah yang paling terbanyak menyulut api permasalahan dan akar menyengsarakan rakyat tani. Sedangkan penyebab terjadinya kesejahterahan rakyat tani bersumber karena adanya pemerataan pemilikan dan penguasaan agraria sebuah negara.
Yunani Kuno sebagai negara pioner yang melakukan reformasi agraria kemudian diikuti oleh Romawi Kuno. Berlanjut pula pada negara eropa seperti Inggris, Preancis, juga Rusia. Mereka menyuarakan reformasi agraria untuk mencegah kaum bangsawan dengan fasilitas yang dimilikinya guna menguasai lahan-lahan pertanian yang luas. Di sisi lain, rakyat kecil tidak memiliki keseimbangan atas kepemilikan tanah. Khususnya rakyat kecil sebagai petani yang memiliki lahan terbatas.
 Tepatnya Juni 1979 di Roma berlangsung konferensi dunia oleh FAO (Food and Agriculture Organisation) pada reformasi agraria dan pembangunan pedesaan (World Conference on Agrarian Reform and Rural developent). Konfrensi ini berlangsung sukses yang kemudian merupakan tonggak sejarah penting memperjuangkan perlawanan kaum miskin berkelaparan. Konferensi itu juga berhasil merumuskan deklarasi prinsip-prinsip dan program kegiatan (decleration of principles and Programme of Action) yang kemudian dikenal dengan piagam petani (the Peasants� charter).
Bila ditarik ke Indonesia sebagai salah satu perserta konfrensi kala itu, kita terinspirasi dengan pertemuan tersebut untuk membenahi persoalan pertanahan dalam negari. Maka lahirlah pembaruan aturan di bidang agraria. Tepatnya 1960-an pengaturan agraria Indonesia di mulai dengal lahirnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya diikuti beberapa Undang-undang seperti No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Perpu No. 1/1960 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 1/1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Untuk aturan pelaksanaannya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
Namun Indonesia setelah 40 tahun lebih berlakunya UUPA, program landreformdalam pelaksanaannya belum menampakkan hasil bahkan program ini terpinggirkan posisinya dalam kebijakan pembangunan nasional. Pergantian pememerintahan silih berganti dari orde lama ke orde baru kemudian reformasi tidak memberikan pengubahan wajah dari pelaksanaan program landreform.  Awal era reformasi ada angin segar mengembalikan program landreform ini dengan dikeluarkannya Keppres No. 48/1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan Peraturan. Tapi itu lagi-lagi sebatas harapan yang hanya tertulis di kertas, diundang-undangkan saja. Pelaksanannya belum memberikan angin segara bagi rakyat tani yang terpinggirkan.
Tepatnya Hari Agraria Nasional dan Bulan Bhakti Agraria ke-52 tahun 2012 lalu, sebagai tanda bahwa pemerintah SBY belum mampu melaksanakan program landreform. Hambatan utama pelaksanaan landreformsaat ini, lemahnya kemauan politik penguasa karena lebih mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan SBY lebih mengejar pola komunikasi politik pencitraan. Sehingga kebijakan pemerintah kurang memberikan keberpihakkan pada masyarakat petani yang memang membutuhkan tanah yang juga dikenal memiliki ekonomi lemah.
Menurut Maria W Soemarjono, persoalan agraria semacam ini karena pemerintah tak pernah menjadikan tanah sebagai acuan pembentukan strategis pembangunan sehingga pelaksanaan UUPA sering terhambat secara politis oleh penguasa.  Pergantian penguasa silih berganti satu per satu, hingga rezim SBY dalam pemerintahannya tidak memberi perubahan signifikan tata pelaksanaan landreform Indonesia.
Saat ini, persoalan pertanahan nasional semakin menumpuk. Persoalan satu belum juga usai, kemudian datang persoalan tanah selanjutnya. Pemerintah belum mengacu pada kebijakan konsep pembaharuan agraria dan paradigma baru tentang sistem ekonomi kerakyatan, demokratis dan partisipatif. Di mana berhasil sebuah kebijakan sistem pertanahan nasional ditentukan dari  kemauan kuat politik pemerintah berkuasa.
Dengan banyaknya kasus konflik tanah seperti di Mesuji, Papua, Riau, Sulsel dan Bima. Ini sebagai sinyal bahwa di dalam konflik agraria tersebut disebabkan oleh ketidak-mampuan negara melaksanakan tugas konstitusionalnya menghadirkan keadilan agraria bagi rakyatnya. Harapan kita ada dua, pertama, DPP PGK mendorong dan memberi kontribusi pada pihak terkait atas terwujudnya reformasi agraria ini. Kedua, menyerukan pada masyarakat bahwa dalam proses terciptanya kepemimpinan nasional 2014 perlu sosok yang mampu menjalankan landreform seutuhnya. Semoga. Yakin Usaha Berhasil (YAKUSA). Amien.

Habibi Mahabbah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK) Bidang Agraria 

Islam Mengajarkan Berbagi Antar Sesama
WAJO�Banjir yang melanda Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tak hanya menyisakan kerugian bagi petani yang siap panen. Tapi juga menyisahkan pekerjaan rumah bagi pemerintah setempat. Menurut data sementara yang dihimpun Dinas Sosial, masih dua Kecamatan Tanasitolo dan Belawa,  belum lagi kecamatan Tempe dan yang lainnya. Kini kerugian ditaksir mencapai Rp7,7 miliar dan memakan 2 orang orban jiwa.

Dari kesadaran tersebut, Tokoh Nasional sekaligus mantan Wakil Gubernur Sulsel Andi Muhammad Ghalib berkesempatan berbagi kasih jelang lebaran berupa sembako bagi korban banjir di empat titik di kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Senin, hari ini (05/08/2013).

Selain pembagian sembako untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1434 H, Andi M Ghalib juga memberi berupa sarung bagi korban banjir. Sarung pembagian Caleg DPR RI Dapil Sulsel II, ini bermaksud untuk digunakan dalam melaksanakan ibadah salat Idhul Fitri yang tinggal menghitung hari.

�Masyarakat (yang dikenah musih banjir Wajo) ini harus dibantu untuk meringankan musibah yang sedang dihadapinya,� ujar Dubes Luar Biasa Untuk Republik India, ini dalam sambutannya yang dihadiri kader Partai PPP.

Menurutnya, dalam Islam dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan antar sesama manusia, dan Islam melarang kita saling membantu dalam kejahatan. Dengan adanya musibah di bulan ramadhan ini, Islam menganjurkan untuk bersabar dengan ujian yang kita hadapi ini.

�Dan karena itu PPP harus ada bersama umat, serta membantu umat keluar dari persoalannya. Sebagai Rumah Besar Umat Islam, PPP ada untuk menjalankan tugas juga pengabdian, dan bentuk kegiatan (pembagian sembako) ini sebagai ibadah untuk membesarkan citra positif Islam. Karena jika PPP besar maka (umat) Islam akan jaya,� ujar mantan Jaksa Agung RI di era BJ Habibie, ini yang rencananya berlebaran di kampong halamannya, Bone, Sulawesi Selatan. (HMS)

Berprinsip: Berjuang Tiada Akhir
Nama                         : Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib
Tempat/Tgl Lahir         : Bone (Sulawesi Selatan), 03 Juni 1946
Istri                              :Ny. Hj. Andi Murniati
Anak                            : 1. H. Andi Azhar Cakra Wijaya, BBA, SH
                                      2. H. Andi Muhammad Surya Wijaya, SH
                                      3. Hj. Andi Fitri Indrayani, SH, M.Kn
                             4. AKP. Andi Muhammad Sinjaya ARG, SH, MH

Cucu                            : 13 (tiga belas) orang cucu

Alamat            Kantor Pribadi:
                                     1). Jalan Ceger Raya No 9 TMII, Jakarta Timur
                                      2). Yayasan Ibnu Hajar Bidang Pendidikan
                                      3). STIH Dharma Andigha
                                      4). SMA Taruna Andigha
                                      5). SMP Taruna Andigha
                                      6). SMK Taruna Andigha
                                      7). TK Taruna Andigha
                                      Jl. Veteran No46, Bogor Tengah, 16125, Bogor, Jawa Barat

Pendidikan                  :  A. Umum
1.      Sekolah Rakyat/Dasar
2.      Sekolah Mengah Pertama
3.      Sekolah Menengah Atas
4.      Strata 1 Hukum (SH)
5.      Strata 2 Hukum (MH)

B. Militer
1. Akademisi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer/STHM
2. International Course The Law of Armed Forces Conflicts (Hukum Perang) di Sanremo, Italia
3. International Course The Humanitarian Law(Hukum Humaniter) di Sanreno, Italia
4. Seskoad
5. Lemhannas

Riwayat Pendidikan: 1. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI Untuk Republik India
                                    2. Penasehat Indonesia-India Friendship Society
                                    3. Anggota DPR RI Periode 2004-2009
                                    4. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PHP PPP
                                    5. Penasehat Fraksi PPP DPR RI
                                    6. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI
                                    7. Ketua Group Kerjasama Bilateral dengan Parlemen Afrika Selatan
                                    8. Majelis Pertimbangan Pusat PPP
                                    9. Jaksa Agung RI
                                    10. Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI
                                    11. Oditur Jenderal ABRI
                                    12. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan
                                    13. Pjs. Walikota Kota Madya Makassar-Sulawesi Selatan
                                    14. Pjs. Bupati Kepala Daerah Tingkat II-Jeneponto-Sulawesi Selatan
                                    15. Direktur Akademi Hukum Militer/Perguruan Tinggi Hukum Militer
                                    16. Diplomat di KBRI Singapura

Tanda Jasa                   1. SL. Seroja
                                    2. SL. Penegak
                                    3. SL. Kesetiaan VIII
                                    4. SL. Kesetiaan XVI
                                    5. SL. Kesetiaan XXIV
                                    6. SL. Yudha Dharma Pratama
                                    7. SL. Dwijaya Sistha
                                    8. Bt. Dharma

Pengalaman Organisasi:
1.      Ketua Umum Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)
2.      Wakil Presiden Gulat Asia
3.      Presiden Gulat Asia Tenggara
4.      Ketua Umum Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB)
5.  Ketua Dewan Pelindung Kerukunan Anak Makassar dan Sekitarnya (KAMASE)
                                    6. Warga Kehormatan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)

(Sumber: Bina Persatuaan)

Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, SH, MH: Ketua DPP PPP dan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Republik India 2008-2012

Ketokohan seorang Letjen TNI (Purn) H. Andi Ghalib, SH, MH sudah sangat mumpumi dalam kancah kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan di Indonesia. Berbagai jabatan penting di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif, bahkan berbagai jabatan militer sudah dijabatnya mulai zaman orde baru, zaman reformasi hingga sekarang ini.

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Untuk India, putra kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1946 ini, merasa terpanggil untuk kembali membersarkan PPP.

�Saya memilih PPP adalah sebagai panggilan tugas, pengabdian, dan ibadah untuk membesarkan Islam, karena jika PPP besar maka Islam akan jaya. Kita masih ingat dengan sangat prihatin nasib PPP yang di zaman orde baru selalu dikecilkan, di zaman reformasi digembosi, dan tidak dibiarkan menjadi besar. Oleh karena itu, saatnya sekarang ini untuk mengembalikan roh kejayaan PPP, karena PPP adalah satu-satunya partai Islam. Sehingga jika PPP menjadi besar, maka kita akan mampu melaksanakan amanah dari umat untuk membangun Rumah Besar Ummat Islam, bila tidak maka PPP akan kehilangan pengikutnya,� ujar Andi M. Ghalib (nama yang lebih popular baginya), yang juga mantan Jaksa Agung RI, dan mantan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan.

Melihat kondisi PPP sekarang ini, Andi M. Ghalib merasa terpanggil untuk kembali membangun kebesaran PPP, setelah menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI Untuk Republik India, di negara yang berpenduduk 1,5 milyar jiwa. Selama penugasannya di India, Andi M Ghalib, merasa prihatin melihat kondisi umat Islam di dunia internasional, yang selalu menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Padahal agama Islam yang notabene meruapakan agama besar dunia, selalu mendapat stigma dan predikat teroris, yang kebetulan sebagian dilakukan oleh orang Islam, pada hal Islam adalah agama yang rahmatatan lil alamin.

Menurutnya, predikat dan stigma yang salah terhadap Islam ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, karena akan menjadikan orang benci kepada Islam, karena Islam dapat ditudding sebagai ajaran yang menghancurkan keharmonisan dunia. Anggapan dan tudingan yang keliru terhadap ummat Islam tersebut, harus segera dijawab dan diselesaikan dengan tuntas. Menurut Andi M. Ghalib, kondisi ini hanya bisa dijawab dan diselesaikan oleh orang Islam melalui PPP dengan menjadi caleg DPR RI dan Dapil Sulsel II, sekaligus untuk meredam penilaian akan predikat jelek terhadap Islam.

Alasan lain kata Andi M Ghalib, untuk melanjutkan kembali pengabdian di DPR RI pada pemilu 2004 yang lalu, hanya sempat mengabdi selama 2 tahun kemudian Andi M. Ghalib, mendapatkan tugas baru sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Republik India. Karena itu Andi M. Ghalib, merasa bahwa tugasnya dahulu belum rampung terutama untuk mengembalikan kebesaran ummat Isalm melalui PPP di parlemen.

�Pada pemulu tahun 2004 yang lalu, kami berhasil menambah 28 kursi di kabupaten/kota dan Propinsi Sulawesi Selatan, tetapi pada pemilu tahun 2009 perolehan kursi kursi tersebut telah jauh berkurang, demikian juga DPR RI yang dahulu ada 2 kursi, sekarang hanya tinggal 1 kursi,� katanya.

Untuk mengembalikan kejayaan dan kebesaran PPP di Indonesia Timur khususnya di Sulawesi Selatan, maka diperlukan kerja keras oleh segenap elemen, komponen, dan lapisan partai dan masyarakat. �Dan untuk itu, kami siap bekerja keras bersama-sama seluruh kader partai bersinergi dengan umat Islam di Sulawesi Selatan,� tegas Andi M. Ghalib yang juga mengelola Yayasan Ibnu Hadjar, yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan lembaga pendidikan mulai dari TK, SMP, SMA, SMK dan STIH, yang berdomisili di Kota Bogor ini.

Tokoh dengan 4 orang putera dan 13 orang cucu ini mengatakan bahwa, niat berjuang melalui PPP itu disebut sebagai pengabdian yang tiada akhir. Menurutnya, sekarang ini banyak kader muda partai ikut serta berjuang untuk membesarkan kejayaan PPP. �Tokoh-tokoh muda tersebut merupakan tumpuan harapan dari PPP untuk merebut kejayaan di masa depan, karena mereka adalah intelektual-intelektual muda Islam yang diharapkan bisa membangun Rumah Besar Ummat Islam,� ujar Andi M. Ghalib yang sudah pernah menerima puluhan Satya Lencana dan Bintang Seroja, Penegak, Kesetiaan VIII sampai XXIV tahun, dan Bintang Darma.

Hanya partai Islam yang besar mampu memperjuangkan Rumah Besar Ummat Islam, karena bila partai Islamnya kecil, maka tidak akan dapat memperjuangkan rumah besar, karena kecil di parlemen. �Kita semua harus bekerja keras agar PPP menjadi besar, agar dunia melihat bahwa PPP adalah representasi dari besarnya ummat Islam di Indonesia, yang dengan sendirinya akan menghapus stigma yang jelas terhadap umat Islam,� papar alumni Seskoad dan alumni Lemhanas ini.

Tugas Selaku Duta Besar LBBP RI Untuk India Telah Diselesaikan dengan Baik
Ketika Andi M. Ghalib menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di India, ia telah mengembalikan roh persahabatan Indonesia dengan India yang selama ini sangat merosot. Padahal Indonesia dan India adalah pilar dari Konperensi Asia-Afriaka di Bandung tahun 1955, yang telah melahirkan gerakan Non Blok yang berhasil memerdekakan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Persahabatan kedua bangsa besar ini telah merubah wajah dunia dari penjajahan ke alam kemerdekaan. Dua tokoh besar Konperensi Asia Afrika adalah Soekarno dan Nehru, diperkuat oleh Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Nkrumah dari Ghana, dan Josef Bros Tito dari Yugoslavia.

Tugas besar itu berhasil dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan kunjungan resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke India tahun 2011 yang lalu selaku Tamu Kehormatan Tertinggi. Disamping telah berhasil mengembalikan roh persahabatan kedua negara besar, Andi M. Ghalib juga telah berhasil meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara besar Indonesia-India, yang diawali masa jabatannya nilai perdagangan kedua negara hanya sekitar 3 milyar USS, dan akhir jabatannya telah berhasil mencapai nilai perdagangan lebih dari 25 milyar USS  dalam berbagai macam perdagangan investasi, dan penanaman modal di berbagai wilayah di Indonesia. Taufikurrahman (Sumber: Bina Persatuan)

Suasana Banjir di Wajo, Sulsel
Banjir yang menerpa Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo mengunda simpati tokoh nasional yang juga mantan Jaksa Agung era Presiden BJ Habibie, Andi Muhammad Ghalib. Menururt informasi dari beliau para pengungsi masih memenuhi pelataran belakang mesjid agung Ummul Qura. Dan para pengungsian dari warga mengalami gangguan kesehatan.

Dari Jakarta Andi M Ghalib rencananya langsung menjenguk salah satu korban banjir yang juga masih family. Ia menjelaskan, penanganan dan pencegahan banjir perlu dilakukan. Dan aparat pemerintah setempat perlu mencari solusi agar permasalah ini tidak terus terjadi.

�Jangan waktu banjir para aparat sibuk, tapi tak pernah melakukan pencegahan yang sifatnya melindungi warga,� himbau Andi yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulsel dari PPP ini.

Seperti informasi yang terhimpun, dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan Wajo, jenis penyakit rawat jalan yang dialami korban banjir antara lain infeksi kulit 37 orang, SuspekThypoid 1 orang, Influenza 24 orang, nyeri sendi empat orang, diare delapan orang, sakit telinga satu orang dan vertigo dua orang. Adapun untuk data penyakit rawat inap, pihaknya belum memperoleh informasi. Dan jumlah ini bisa bertambah.


Dengan 7 kecamatan terendam itu dan sekitar 2.485 rumah panggung terendam disebabkan karena dengan curah hujan deras serta sungai Walannae meluap. Sesuai data, kerugian material akibat bencana banjir di delapan kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditaksir mencapai Rp70 miliar.

Bupati Wajo Burhanuddin Unru di Wajo, Rabu, menjelaskan, banjir yang menggenangi 20.123 unit rumah itu terjadi akibat luapan sejumlah sungai yang bermuara di Danau Tempe sementara jalur ke luar air hanya satu pintu yakni Sungai Cenranae. (HMS)

 Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib
Sosok kita ini sudah dikenal luas masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulawesi Selatan. Beragam kiprahnya di nusantara ini membuat dirinya dikenal seantero  Indonesia figurnya. Beliau itu adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib, SH lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Tepatnya tanggal 03 Juni 1946 lahir dari rahim ibu, atau berumur 67 tahun 2013 ini. (Wikipedia)

Jenderal Andi Ghalib�begitu biasa dikenal�sangat prihatin dengan kondisi hukum di tanah air cukup memprihatinkan, tak kondusif. Ia mengungapkan, persoalan yang menyentuh rasa keadilan masyarakat sangat diabaikan oleh pemerintah yang berkuasa. Dirinya sangat peduli dan penuh keprihatinan yang mendalam terhadap reformasi hukum yang masih berjalan lambat, jalan di tempat.

Letjen TNI (Purn) H Andi Muhammad Ghalib, SH, MH yang juga mantan penjabat Duta Besar Luar Biasa Indonesia dan Berkuasa Penuh untuk India ini mengatakan, Supremasi Hukum Indonesia Tergantung Man Behind The Law.

Mantan  Jaksa Agung RI di era Presiden BJ Habibie (1998-1999) ini, turut merasa prihatin dengan kondisi hukum yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan karena reformasi tapi karena tidak konsisten pimpinan dalam melaksanakan hukum itu sendiri belum  terlihat. Belum lagi persoalan korupsi yang terus mendera bangsa ini, hingga persoalan sengketa agrarian yang hampir terjadi di seluruh pelosok negeri ini.

�Kita perlu dan tidak perlu bosan memperbaiki terus menerus banga ini karena ini sangat menentukan masa depan negara kita,� ujar Letnan Jenderal (Pur) Andi Ghalib seperti dikutip PelitaOnline usai acara Kajian Tafsir dan Athlas Al Quran di Yayasan Majelis Al Washiyyah, Jakarta, Sabtu (23/2/2013).

Lalu bagaimana hubungannya antara sifat konsisten dengan berwudhu? Saat ditanya oleh wartawan, Andi menjelaskan, semasa masih menjadi pejabat ia melihat banyaknya pejabat yang mengalami kesulitan untuk shalat.

�Alasan mereka karena terlalu ribet jika memakai jas dan dasi harus bolak balik berwudhu. Akibatnya shalatpun ditinggalkan hanya karena tidak bisa berwudhu,� jelas Andi.

Pasalnya, kata Andi, kita kurang bisa mensiasati syarat-syarat untuk shalat. Caranya sebelum memakai pakai jas dan dasi berwudhu terlebih dahulu. Sehingga ketika masuk waktu shalat, tidak lagi kerepotan untuk berwudhu. Seperti itu juga dalam penegakan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

�Ini yang kurang kita pahami. Sebab, dengan menjaga wudhu, tentu kita akan selalu ingat pada Sang Pencipta. Pada akhirnya kita menjadi pribadi yang konsisten dalam memegang amanah yang diberikan,� imbuh mantan Kedubes RI untuk India ini menganalogikan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Untuk itu, ia tergerak mencanangkan Gerakan Kebersihan Masjid yang bertujuan untuk membersihkan masjid, terutama tempat air wudhu. Karena kadang-kadang orang malas berwudhu dengan alasan tempat wudhunya kotor.

�Bagaimana mau mendekati masjid tempat wudhunya saja kotor. Maka diharapkan masjid itu dipelihara agar orang tertarik untuk shalat di masjid,� katanya.

Masa Kecil hingga jadi Jaksa Agung

Di Sela-sela Bertugasnya
Jenderal Andi Ghalib menuturkan, dirinya lahir di Kadju, Sibulue Kabupaten Bone, dari pasangan H. Andi Ibnu Hadjar dan Andi Intan. Ia memulai pendidikan pada Sekolah Rakyat Negeri di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

�Saya menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA hanya dalam waktu 4 tahun, karena pada saat itu murid-murid yang berprestasi diberi kesempatan ujian ektranei. Saya sempat kuliah satu tahun di IKIP Negeri Makassar, kemudian masuk wajib militer, karena pada saat itu diadakan persiapan Konfrontasi Ganyang Nekolim Malaysia,� ujarnya pada wartawan.

Semasa masih menjabat Jaksa Agung, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1946, ketika sedang giat-giatnya menangani penyelesaian berbagai kasus korupsi justru Teten Masduki cs dari ICW memfitnah Andi dengan tuduhan menerima suap dari penyumbang untuk kegiatan olahraga melalui rekening Andi M Ghalib sebagai Ketua Umum dan Thahir sebagai bendahara Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI).

Namun sebagaimana dikutip Wikipedia, setelah diperiksa Puspom TNI ternyata kedua itu benar-benar menyumbang  untuk PGSI guna kegiatan olahraga. Fitnah tersebut telah menyebabkan terganggunya upaya Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi saat itu.

Sejak kontroversi di non aktif-kannya sebagai Jaksa Agung, nama Letjen TNI (Purn) H. A. Muh. Ghalib, SH, MH lama tidak kedengaran. Saat ini dirinya dipercaya sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di India.

Ia menceritakan juga bahwa asal mulanya proses terpilihnya sebagai Jaksa Agung di era Pre-siden BJ. Habibie. Ia menceritakan, sebenarnya pencalonannya menjadi Jaksa Agung diajukan pada saat penyusunan kabinet terakhir Presiden Soeharto, menjelang lengsernya beliau. Namun Pak Harto memilih orang dalam, yakni Soedjono, SH.

�Setelah pak Harto lengser dan digantikan oleh Presiden BJ. Habibie. Maka terpilihlah saya menjadi Jaksa Agung. Sesegera mungkin saya melakukan pemberantasan KKN di seluruh Indonesia. Prestasi yang paling menonjol pada saat saya menjadi Jaksa Agung, yakni berhasil mendatangkan dan memeriksa mantan Presiden Soeharto di Kejaksaan Agung dan di Kejati DKI Jakarta,� kisah pria yang juga Caleg DPR RI Dapil Sulsel II dari PPP.

Jenderal ini menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai tuntutan Reformasi pada saat itu, sebagai wujud terciptanya Supremasi hukum. Sesudah itu tidak ada lagi Jaksa Agung yang berhasil memanggil mantan Presiden Soeharto untuk diperiksa, sampai beliau sakit dan meninggal dunia.

Saat ditanya, apa sebenarnya cerita dibalik kontroversi pemberhentian Bapak sebagai Jaksa Agung pada  saat itu? Ia menggambarkan, �Keinginan saya  untuk memberantas KKN saat itu sangat terganggu karena adanya tuduhan dari saudara Teten Masduki dari ICW, yang menuduh saya menerima suap dari beberapa pengusaha yang menyumbang melalui reke-ning PGSI. Setelah di periksa oleh Puspom TNI dan Menko Wasbang/PAN, ternyata terbukti tidak ada satu sen pun dana PGSI yang dipakai untuk kepentingan pribadi saya sebagai Ketua Umum PGSI.�

Dirinnya mengingat masa itu bahwa usaha saudara Teten Masduki untuk mempengaruhi publik melalui berbagai cara berhasil, sehingga ia nantinya terpaksa minta nonaktif sementara dari jabatan Jaksa Agung, untuk menyelesaikan fitnah dari saudara Teten Masduki.

Trial by public yang dilancarkan oleh Teten Masduki sebenarnya tidak lepas dari usaha mereka menggagalkan pemberantasan korupsi yang sangat bagus pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Hal tersebut dilakukan untuk menggagalkan BJ. Habibie terpilih menjadi Presiden pada waktu itu. Itulah fitnah yang saya hadapi, yang saya anggap lebih kejam dari pembunuhan.�

Setelah ia di-non-aktifkan sebagai Jaksa Agung, Jenderal Andi M Ghalib pensiun dari ABRI dan jabatan sebagai Jaksa Agung RI. Setelah itu, ia pensiun dari ABRI, dan membuka kantor Advokat. Dan disela-sela kegia-tan tersebut, ia mendapat tawaran dari beberapa partai politik untuk melanjutkan pengabdian.

�Saya memilih masuk partai Islam PPP, karena ingin memperjuangkan hak-hak umat Islam yang terabaikan. (Tujuan saya menjadi caleg PPP) sebagai bentuk pengabdian saya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai Islam satu-satunya, yaitu PPP,� terangnya pada www.mabesnews.com.

Ia mengatakan, pemilu 2004 mengantarkan Andi M Ghalib menjadi salah satu anggota DPR RI dari Dapil I Sulsel, selanjutnya bertugas di Komisi I DPR RI dan menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parleman (BKSAP) DPR RI.

�Berdasarkan latar belakang diplomat yang saya miliki pada tahun 1977 sampai 1981, Presiden SBY menawarkan jabatan baru menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik India. Saya menerimanya meskipun masa jabatannya di DPR RI masih tersisa 2 tahun. Setelah lulus mengikuti Fit and Propertest, akhirnya saya ditempatkan di Republik India sejak 17 Mei 2008 sampai sekarang, sebagai Duta Besar RI Luar Biasa dan berkuasa penuh untuk India.�

Saat ditanya soal hokum karena ia sebagai orang yang memiliki background di bidang hukum, bagaimana Bapak menanggapi penegakan supremasi hukum saat ini? ia menguraikan bahwa persoalan pegak supremasi hukum di bangsa ini sangat tergantung pada man behind the law (kesungguhan penegak hukum) untuk melaksanakan hukum yang berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Apabila itu dilaksanakan maka semua orang akan taat hukum.

Bawa 35 Pengusaha India ke Indonesia

Bersama Rekan Kerja dari berbagai Negara Dunia. Sudah TERUJI
Kemampuan Andi Ghalib lobi dan diplomasi sosial politik tak hanya sampai disitu, saat menjadi Duta Besar untuk India. Andi Ghalib membawa 35 pengusaha India ke tanah air. Itu sebagai bukti bahwa ia sangat mencintai kemajuan dan berkembangsa Indonesia dari berbagai sektor, baik hukum, kemanan dan peluang usaha di tanah air.

Dengan datangnya pengusaha itu, maka peluang bisnis di Indonesia kini kembali diramaikan. Sebanyak 35 delegasi bisnis dari India menghadiri pertemuan dengan Kementerian Perdagangan untuk kerjasama.

"Pemerintah Indonesia senantiasa membuka peluang bisnis dan investasi di Indonesia bagi para pelaku bisnis India," ungkap Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami saat menerima kunjungan para delegasi bisnis India di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa, (8/5/12) seperti dikutip detik.com.

Misi dagang yang dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk India, Andi M. Ghalib ini meliputi beberapa sektor bisnis penting di Indonesia seperti pertambangan, industri film, pertambangan, infrastruktur, energi listrik, perangkat lunak, telekomunikasi, dan furnitur.

Lebih lanjut Gusmadi menuturkan Indonesia dan India memiliki latar belakang dan dasar yang kuat dalam meningkatkan kerjasama bilateral di antara kedua negara. Seperti diketahui keduanya merupakan perintis dalam bangkitnya Asia-Afrika pada tahun 1955.

"Saat ini Indonesia dan India sebagai emerging market memiliki peranan penting dalam perekonomian dunia. Keduanya juga berpengaruh dalam forum internasional seperti G-20," tutur Ketua BPP KKMB (Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone) Pusat ini .

Perusahaan India yang berpartisipasi dalam misi dagang kali ini antara lain Srei Infrastructure Finance Ltd., Mokul Group of Companies, SATFA Logistic, Monnet Ispat & Energy Limited, Saru Diamonds Pvt Ltd., Rohit Ferro, Emmsons International Ltd., Shri Lal Mahal Group Company, Renuka Ventures International, KJK Group, Asuka Mining & Export, Seaindia Freight System, Rajasree Motors, APTECH Worldwide, Ascenders Technologies, Kross Infotel, Ishan Internasional, Ajinomoto, Sunloc Foods, Advt Films Company dan Nadiadwala Grandson.

Sementara itu, terdapat 26 perusahaan Indonesia yang juga hadir dalam acara pertemuan kontak dagang dengan delegasi bisnis India, beberapa diantaranya PT Bonecom Servistama Compindo, Niramas Utama, Prima Persada Nusantara, Indo Jati Furniture, Kobe Alina Food, PT Sinar Sosro, PT Sinar Mas, PT Astra Agro Lestari, PT Jayakarta Nusatama, PT Eastern Union, PT Bima Saka Furniture, dan PT ISM.

Andi M Ghalib juga memiliki sebuah yayasan yang terletak di daerah Bogor, yaitu Yayasan Ibnu Hadjar. Yayasan tersebut bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, SMP, SMA, SMK Taruna Andigha yang konon nama Yayasan Ibnu Hadjar diambil dari nama almarhum ayahnya H Andi Ibnu Hadjar.

Riwayat kerja
    Asisten ATHAN RI di Republik Singapura
    Aspri Jenderal TNI L.B.Moerdani
    Wakil Gubernur Sulsel
    Pejabat Walikota Makassar
    Pejabat Bupati Jeneponto
    Oditur Jenderal ABRI
    Kepala Badan Binkum ABRI
    Jaksa Agung RI
    Anggota DPRRI periode tahun 2004 - 2009
    Duta Besar LBBP RI untuk India

Dari berbagai Sumber (HMS)
loading...

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget